Aliansyah di Banjarmasin, Kamis, menyampaikan, pengadaan sebanyak 21 mobil listrik jenis minibus tersebut menjadi perhatian masyarakat di tengah digalakkannya efisiensi anggaran.
"Agar lebih jelas, kami kemarin mengundang pihak pemerintah kota untuk gelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait ini," ujarnya.
Aliansyah menyatakan, secara hitung-hitungan memang pengadaan mobil listrik jauh menghemat anggaran daripada sewa puluhan ke pihak ketiga.
“Dari sisi analisa angka, memang ada penghematan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Hanya saja momentumnya kurang tepat,” ucapnya.
Meski demikian, Aliansyah memastikan pihaknya di Komisi I memberikan dukungan kepada Pemkot Banjarmasin jika itu dirasa bisa menghemat anggaran belanja daerah seperti mobil listrik dalam jangka panjang.
"Kami hanya ingin mendengarkan alasan Pemkot menyetop sewa mobil dinas dan memilih membeli mobil listrik," ujarnya.
Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, menjelaskan keputusan membeli mobil listrik, karena jauh lebih efisien dibanding sewa mobil dinas konvensional. Di samping itu mendukung kebijakan nasional terkait transisi energi ramah lingkungan dan zero emisi, yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.
“Kalau menggunakan sistem sewa mobil dinas jenis Innova, satu unitnya Rp16 juta per bulan. Dikalikan 36 SKPD dan 12 bulan, totalnya Rp6,912 miliar,” kata Zazuli.
“Itu belum termasuk BBM yang tetap ditanggung anggaran pemerintah," ucapnya.
Dia membeberkan, biaya BBM dengan intensitas sedang bisa mencapai Rp1 juta per minggu atau Rp4 juta per bulan dan dalam setahun bisa menyentuh Rp192 juta per unit. Artinya, total pengeluaran sewa mobil plus BBM mencapai Rp7,1 miliar per tahun.
“Belum lagi ditambah biaya perawatan lainnya,” ujar Zazuli membeberkan. “Seperti ganti oli dan servis tahunan Rp750 ribu, penggantian ban Rp12 juta, kampas rem Rp350 ribu dan pajak mobil Rp143 ribu”, ujarnya.
Sementara untuk pengadaan mobil listrik, Pemko memilih 21 unit BYD Atto 1 Premium dengan harga Rp250 juta per unit, sudah termasuk BBNKB Kalimantan Selatan. Total anggaran pembelian sebanyak 21 unit tersebut sekitar Rp5,2 miliar, dengan biaya operasional nyaris nol untuk BBM karena berbasis listrik.
"Jadi ada efisiensi sekitar Rp1,8 miliar dibanding sistem sewa," ujarnya.
Menyadari bahwa kendaraan listrik membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat, Pemkot Banjarmasin juga bergerak cepat dengan menggandeng PLN guna mempercepat penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"PLN juga telah berjanji mendukung untuk penyediaan SPKLU secara gratis yang nantinya di tempatkan di Balai Kota Banjarmasin," ujarnya.
